Serikat Pekerja BTN dan BRI Dukung Suprajarto Tolak Keputusan Menteri BUMN

JAKARTA - Suprajarto mengundurkan diri usai ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN). Posisinya digeser oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dari jabatan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).

Adapun pengangkatan Suprajarto diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BTN yang berlangsung hari ini, Kamis (29/8/2019).

Baca juga: Tolak Jadi Dirut BTN, Suprajarto: Saya Tidak Pernah Diajak Bicara Menteri BUMN

Penolakan Suprajarto terhadap keputusan Rini itu ternyata mendapat dukungan dari Serikat Pekerja BTN dan BRI. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Serikat Pekerja BTN Satya Wijayantara usai berkoordinasi dengan Serikat Pegawai BRI.

 

"Serikat Pekerja BTN dan Serikat Pegawai BRI mendukung sikap Suprajarto yang menolak hasil RUPSLB BTN," ujar Satya ditemui di Restoran Tesate Menteng, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

 Baca juga: Suprajarto Tolak Perintah Menteri Rini Jadi Dirut BTN

Dia menjelaskan, pemberian tugas kepada Suprajarto sebagai Dirut BTN dari sebelumnya Dirut BRI pada dasarnya pelecehan profesi yang berpotensi menimbulkan kemarahan bagi ribuan alumni BRI dan BTN di seluruh Indonesia. Lantaran penugasan yang diberikan secara ukuran kapasitas, BTN yang merupakan BUKU III tentu lebih kecil dari BRI yang BUKU IV.

"Kelasnya berbeda, kelasnya BRI dengan BTN berbeda. Bahasanya seolah turun kelas," katanya.

Satya menyatakan, sebenarnya terdapat banyak bankir berkinerja baik yang cocok untuk menjabat posisi Direktur Utama BTN. Kata dia, penunjukkan Suprajarto itu malah membuat jenjang karir bankir semakin tidak jelas.

"Bank itu ada BUKU I, BUKU II, BUKU III, dan BUKU IV. Sehingga kalau kelasnya BRI dibanding kelasnya BTN yah beda. Nah ini kan bisa menyebabkan kemarahan bankir-bankir senior BRI," kata dia.

Menurutnya, jika hanya memperhatikan kepentingan internal, Serikat Pekerja BTN tak akan menolak jika Suprajarto menjadi pucuk pimpinan. Namun agar hal serupa tak terulang, pihaknya memilih untuk menolak keputusan Rini Soemarno itu.

"Kami meminta kepada Menteri Negara BUMN untuk menghormati prinsip-prinsip good governance dan pelaksanaan manajemen karir bankir dilingkungan BUMN melalui sistem merit yang baik dan terbuka," ungkapnya.

(Fakhri Rezy)