China Lirik Kereta Jakarta-Surabaya, Menko Luhut: Sampai Hari Ini Masih Jepang

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Jepang yang akan menggarap proyek kereta Jakarta-Surabaya, meski sebelumnya menyebut China tertarik untuk ikut mengerjakan proyek transportasi massal tersebut.

"Enggak, kemarin itu mereka menyampaikan punya kapasitas untuk kereta api, seperti kereta api cepat dan kereta api medium. Mereka punya itu," katanya.

Baca Juga: China Ingin 'Rebut' Proyek Kereta Jakarta-Surabaya dari Jepang, Ini Kata Menhub

Sebelumnya, Menko Luhut melakukan pertemuan dengan China Railway Construction Corporation (CRCC) Limited, Senin 2 September. Perusahaan tersebut menyampaikan kapasitas mereka dalam melakukan konstruksi transportasi massal.

CRCC, lanjut Luhut, juga mengaku ingin ikut menggarap proyek kereta Jakarta-Surabaya. Menurut dia, China memang cukup banyak membidik sejumlah proyek di Indonesia.

"Ya kalau pengen, semua pengen (ingin), tapi apakah kita mau terima, 'kan urusan kita," ujar Luhut.

Dia pun menegaskan hingga saat ini Indonesia masih sepakat untuk menggarap kereta Jakarta-Surabaya dengan Jepang.

"Sampai hari ini masih sama Jepang," ujar Luhut menegaskan.

Baca Juga: Jepang Garap Proyek Kereta Jakarta-Surabaya, Menko Luhut: China Juga Mau Masuk

Secara terpisah, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan Indonesia dan Jepang akan menandatangani nota kesepahaman dalam satu hingga dua minggu ke depan untuk kemudian secara formal memulai melakukan studi kelayakan (feasibility study/FS).

"Kamis (5/9) ini kami akan rapat di Kantor Wapres untuk membahas mengenai jadwal, cakupan, hingga segala sesuatu yang memperjelas dan mempercepat program ini," katanya,dikutip dari Antaranews, Selasa (3/9/2019).

Budi menuturkan sejauh ini memang belum ada kesepakatan resmi yang diteken antara Indonesia dan Jepang terkait kereta Jakarta-Surabaya. Studi kelayakan (feasibility study/FS) yang dilakukan pun masih sebatas kajian awal.

"Studi kelayakan sebenarnya sudah mulai, tapi formalnya dilakukan (setelah MoU) ini. Tapi waktunya (studi kelayakan) masih relatif panjang. Mereka (Jepang) minta pembebasan tanah sama FS dua tahun. Kita minta lebih pendek, kalau bisa satu tahun," katanya.

(Feby Novalius)