JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono memberikan lampu kuning terhadap wacana pengembangan kereta cepat Jakarta - Surabaya.
AHY menegaskan, pembangunan kereta cepat Jakarta - Surabaya bukan proyek murah dan kecil. Sehingga masih perlu kajian yang mendalam agar tidak masalah dikemudian hari. Baik dari masalah beban keuangan negara, maupun masalah operasional atas proyek tersebut.
Hal ini seperti yang tengah terjadi pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Proyek yang dibangun pada masa Pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo itu kini meninggalkan utang sekitar USD7,2 miliar atau setara Rp116 triliun. Sumber pembiayaan tersebut mayoritas berasal dari China Development Bank (CDB) dengan suku bunga sekitar 3,5-4 persen.
Bahkan, PT KAI (Persero) selaku pemegang saham mayoritas dari konsorsium KCJB, diperkirakan harus menanggung beban bunga utangnya saja sekitar Rp2 triliun per tahun.
"Kita juga belajar dari pengalaman terdahulu, mana yang bisa menjadi best practice, tapi juga mana yang tidak harus diulangi kembali," ujar AHY usai ditemui pada acara Town Hall Meeting: Akselerasi Dekarbonisasi Transportasi di Kantor Kemenko Infra, Senin (26/1/2026).
Pada kesempatan itu, AHY mengatakan pihaknya juga telah bertemu dengan Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, hingga CEO Danantara untuk membahas proyek kereta cepat. Hasil pertemuan tersebut lebih berfokus pada penyelesaian beban utang Whoosh terlebih dahulu ketimbang membangun proyek Kereta Cepat sampai Surabaya.