Dorong Industri Manufaktur, BI dan Pemerintah Siapkan 6 Strategi

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah menyusun enam strategi untuk memperkuat kinerja industri manufaktur dalam negeri. Lewat strategi ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif.

Hal itu berdasarkan keputusan rapat koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda). Rapat ini diikuti Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nausution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Baca Juga: Sederet Masalah Pengembangan Industri Manufaktur: Pungli, Bajing Loncat hingga Macet

Perry menjelaskan, strategi pertama meningkatkan efisiensi logistik melalui pembangunan infrastruktur. Seperti infrastruktur di Pelabuhan Patimban dan pendukungnya.

"Kedua mendukung peningkatan iklim investasi melalui sistem perizinan dengan mengimplementasikan Online Single Submission (OSS) versi 1.1," jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Lalu ketiga, mendukung harmonisasi regulasi dan program kebijakan untuk meningkatkan produktivitas industri, antara lain melalui penerbitan ketentuan pelaksanaan super deductible tax dan penerbitan penyempurnaan ketentuan pendukung kendaraan ramah lingkungan.

Baca Juga: Produksi Industri Manufaktur Tumbuh Lambat di Kuartal II-2019

Strategi keempat dengan mendukung kelancaran sistem pembayaran melalui perluasan kerjasama Local Currency Settlement untuk perdagangan internasional dengan dua negara mitra. Juga melalui perluasan kerjasama Local Currency Settlement untuk investasi dengan Malaysia dan Thailand.

"Serta melalui pengembangan sistem pembayaraan melalui perluasan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan peluncuran Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS)," jelasnya.