Pembentukan Holding BUMN Jawab Masalah Pangan RI?

JAKARTA - Pembentukan Holding BUMN khusus pangan merupakan hal mendesak yang harus menjadi perhatian pemerintahan Jokowi –Ma’ruf Amin pada periode 2019-2024. Masalah pangan tak hanya menjadi persoalan ekonomi yang muncul setiap tahun, bahkan acap menjadi isu politik di masyarakat.

Baca Juga: Jasa Raharja Dikaji Jadi Induk Holding BUMN Asuransi

“Ketika ada masalah kelangkaan pangan, pemerintah kesulitan menugaskan BUMN karena sudah diambil alih oleh swasta atau asing. Kewenangan yang diberikan ke BUMN pun bersifat terbatas,” kata Direktur Utama PT Berdikari Eko Taufik Wibowo, dalam keterangannya, Rabu (4/9/2019).

Menurut Eko, dengan pembentukan Holding BUMN Pangan, pemerintah akan lebih bisa menjamin ketersediaan berbagai komoditas pangan untuk rakyatnya. Dengan menggabungkan beberapa BUMN yang selama ini bertugas memasok pasar dengan beragam komoditas pangan, Eko yakin rantai pasok mulai dari hulu hingga ke hilir akan lebih bisa diandalkan.

Baca Juga: Holding BUMN Infrastruktur dan Perumahan Tunggu Tinta Jokowi

Sehari sebelumnya, dalam acara Focus Group Discussin (FGD) yang diselenggarakan Masyarakat Profesional untuk Demokrasi (MPD), Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso menyajikan berbagai data yang menunjukkan masalah pangan ini memang merupakan hal yang krusial. Data yang disampaikan kementerian pun sering berbeda dengan data yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) atau data hasil citra satelit.

“Data produksi padi, misalnya, bisa ada gap lebar antara BPS atau citra satelit dengan data kementerian,” paparnya.