Demi Pindah Ibu Kota, Setengah Aset Negara di Jakarta Rp550 Triliun Siap Disewakan ke Swasta

JAKARTA - Pemerintah berencana menyewakan aset-aset negara yang ada di Jakarta kepada pihak swasta. Nantinya pendapatan hasil sewa akan digunakan sebagai modal memindahkan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan Timur (Kaltim).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, hanya separuh aset saja yang akan disewakan kepada pihak swasta. Adapun berdasarkan data, jumlah aset pemerintah di DKI Jakarta sebesar Rp1.100 triliun.

Artinya hanya Rp550 triliun saja dana yang akan didapatkan oleh pemerintah. Angka tersebut cukup untuk membiayai pemindahan ibu kota yang menbutuhkan dana Rp466 triliun.

"Potensinya menurut perhitungan Kemenkeu saat ini setelah evaluasi aset, untuk yang di Jakarta di atas Rp1.100 triliun, dari itu dikaitkan dengan pembangunan ibu kota baru ada sekitar separuhnya yang nanti bisa dikerjasamakan dengan swasta," ujarnya saat ditemui di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta, Rabu (19/9/2019).

Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Kadin: Memberikan Pemerataan bagi Daerah Lain

Menurut Bambang, alasan tidak semua aset disewakan karena ada beberapa yang tidak bisa dimiliki oleh publik. Misalnya saja istana negara, sekolah, hingga rumah sakit.

Aset-aset negara yang dibuka untuk swasta berupa gedung-gedung kementerian, perkantoran, hingga rumah dinas yang nantinya akan ditinggalkan ketika ibu kota pindah.

"Itu tetap menjadi fasilitas publik di Jakarta," ucapnya.