8 Fakta Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ada Subsidi hingga Dana Talangan Rp14 Triliun

JAKARTA - Iuran BPJS Kesehatan resmi naik dan mulai berlaku 1 Januari 2020. Kenaikan ini sempat diwarnai lobi-lobi hingga demo buruh agar iuran BPJS Kesehatan tak naik.

Akan tetapi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan  dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

 Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Dirut BPJS: Semua Dibayar Pemerintah

Keputusan menaikan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. Dengan demikian, pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Berikut fakta-fakta soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan yang dirangkum Okezone, Jakarta, Minggu (3/11/2019).

1. Jokowi Teken Perpres, Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres yang diteken pada Sabtu 24 Oktober 2019 itu menyatakan adanya kenaikan iuran dari program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

 Baca Juga: Sri Mulyani Tambah Rp14 Triliun untuk Dana Talangan BPJS Kesehatan

Dalam Pasal 29 Perpres 75/2019 mengatur kenaikan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan untuk kelas III yang semula sebesar Rp25.000 naik secara signifikan menjadi Rp42.000.

"Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019," demikian bunyi Pasal 29 ayat (2) pada Perpres 75/2019 itu sebagaimana yang dikutip Okezone, Selasa (29/10/2019) malam.