Berpusat di Jakarta, Tes SKD Kemendagri Mulai 17 Februari 2020

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) umumkan waktu penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Kementerian di bawah pimpinan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini akan memulai tes pada 17 Februari 2020.

“Teman Praja, berikut kami sampaikan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Kemendagri Tahun 2019,” papar Kemendagri melalui akun Instagram resminya @kemendagri, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Baca Juga: Baru Menikah, Peserta SKD CPNS Ini Tinggalkan Suami di Acara Resepsinya

Kemendagri akan melaksanakan SKD mulai 17 sampai dengan 22 Februari 2020. Titik lokasi (tilok) untuk SKD Kemendagri berpusat di Jakarta, tepatnya di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

“Informasi lebih lanjut dapat mengakses infor CPNS Kemendagri,” info Kemendagri.

Kemendagri juga mengimbau para peserta SKD untuk berhati-hati terhadap kemungkinan adanya penipuan terkait pelaksanaan tes tahap dua CPNS ini.

Baca Juga: Banyak yang Gagal SKD CPNS karena Telat, Petugas Ini Peringatkan Peserta dengan Toa

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat sebanyak 991.361 peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 telah mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) hingga 7 Februari 2020.

“Data ini akan terus berubah karena pelaksanaan SKD masih berlangsung,” papar Plt Kepala Biro Humas BKN Paryono.

Adapun peserta yang seharusnya dijadwalkan mengikuti SKD sebanyak 1.172.222, tetapi 180.861 di antaranya gagal mengikuti tes tahap dua CPNS 2019.

Paryono menilai, faktor yang membuat 180.000 lebih peserta gagal mengikuti tes SKD beragam, namun keterlambatan menjadi alasan yang tertinggi.

“Keterlambatan menjadi salah satu alasan tertinggi ketidakhadiran. Untuk itu diinformasikan kepada seluruh peserta yang akan mengikuti SKD untuk hadir minimal 60 menit sebelum jam dimulai masuk ke ruang tes. Hal itu sesuai ketentuan tata tertib yang tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 50 tahun 2019,” lanjut BKN.

(Feby Novalius)