Industri Baja RI Digempur Produk Impor, Jokowi: Penerapan SNI Serampangan

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti impor baja dan besi yang menekan defisit transaksi perdagangan. Presiden juga menambahkan untuk memanfaatkan kebijakan non-tarif, misalnya penerapan SNI dengan sungguh-sungguh, sehingga industri baja dalam negeri dan konsumen dapat dilindungi.

“Jangan justru pemberian SNI yang dilakukan secara serampangan hingga tidak dapat membendung impor baja yang berkualitas rendah,” ujar Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Ketersediaan Bahan Baku Bagi Industri Besi dan Baja, Kantor Presiden seperti dilansir setkab, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Baca Juga: Bangkitkan Industri Baja RI, Ini 3 Langkah Strategis Presiden Jokowi

Menurut Presiden, dari data yang dimiliki, impor baja sudah masuk ke peringkat 3 besar impor. Ini, sambung Presiden, menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan.

Apalagi baja impor tersebut, menurut Presiden, sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Untuk itu, Presiden meminta utilitas pabrik baja dalam negeri sangat rendah dan industri baja dalam negeri menjadi terganggu.

Baca Juga: Presiden Jokowi Soroti Impor Baja: Salah Satu Sumber Defisit Neraca Dagang

Kepala Negara minta segera mendorong industri baja dan besi makin kompetitif, kapasitas produksinya makin optimal, sehingga perbaikan manajemen korporasi, pembaharuan teknologi permesinan, terutama di BUMN industri baja harus terus dilakukan.

“Tapi saya kira itu juga tidak cukup, laporan yang saya terima pengembangan industri baja dan besi terkendala oleh bahan baku yang masih kurang,” ujarnya.

Turut hadir dalam ratas kali ini di antaranya Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Polhukam Mahfud MD, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, KSP Moeldoko, Menperin Agus Suparmanto, dan menteri serta pejabat terkait lainnya.

(Dani Jumadil Akhir)