Ada Larangan Mudik, Bansos Jadi Andalan Menkeu Dongkrak Ekonomi Daerah

JAKARTA - Pemerintah meyakini larangan mudik tidak akan mengganggu perekonomian di pedesaan. Mengingat pemerintah sudah menyiapkan beberapa skema bantuan untuk masyarakat lewat jaring pengaman sosial alias social safety net untuk penanganan virus corona.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menyiapkan bantuan sosial untuk mengantisipasi dampak larangan mudik bagi perekonomian di desa. Apalagi pemerintah juga meningkatkan anggaran bansos menjadi Rp110 triliun.

 Baca juga: Mudik Dilarang, Program Padat Karya Jadi Andalan untuk Dongkrak Ekonomi Desa

“Memang ada dampak ekonomi dan sosialnya, makanya kita meningkatkan tadi Rp110 triliun bantuan sosial kita luncurkan," ujarnya dalam teleconfrence, Rabu (22/4/2020).

Selain itu, belanja kesehatan di daerah juga dapat dihemat. Pasalnya, potensi penularan virus Corona yang menyebabkan COVID-19 dapat ditekan.

"Plus sekarang dengan relaksasi di sektor industri dan juga belanja-belanja di sektor kesehatan,” kata Sri Mulyani.

 Baca juga: 2 Hari Jelang Pelarangan Mudik, Kemenhub Koordinasi dengan BPTJ hingga Korlantas

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp405,1 triliun di postur APBN 2020. Anggaran tambahan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 mengani Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam belanja tambahan Rp405,1 triliun itu, anggaran untuk bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun, meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter.

Kemudian, anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp110 triliun, yang akan mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu pra kerja, dan subsidi listrik. Anggaran utnuk insentif perpajakan dan KUR sebesar Rp70,1 triliun, dan anggaran untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp150 triliun.

(Fakhri Rezy)