Iuran BPJS Kesehatan Naik, Kemenkeu: Sudah Pertimbangkan Putusan MA

JAKARTA - Iuran BPJS Kesehatan akan naik mulai 1 Juli 2020. Kenaikan ini setelah Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kementerian Keuangan memastikan, putusan pemerintah tersebut sudah mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung (MA). Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, terbitnya Perpres ini dilakukan agar pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin baik.

Baca Juga: Iuran Naik, BPJS Kesehatan: Ini Aspirasi Masyarakat

“Perpres baru ini sangat mempertimbangkan putusan MA dan sangat pahami menghormati kebijakan itu. Kemudian dari kondisi saat ini dan pelayanan kesehatan JKN agar lebih sustain,” kata dia dalam telekonferensi, Kamis (14/5/2020).

 

Dia mengatakan, dengan kenaikan iuran diharapkan JKN bisa mencakup seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk itu, pemerintah merevisi Perpres untuk kepastian pengelolaan JKN ke depan.

Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik Jadi Trending Topic, Begini Reaksi Warganet

Dalam Perpres tersebut, iuran peserta mandiri bukan pekerja dan pekerja bukan penerima upah (PBPU) dikembalikan ke aturan lama.

Iuran bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan ditetapkan sebesar Rp42.000 per bulan.

Dalam pasal 34 Perpres tersebut dikatakan, disebutkan besaran iuran bagi peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan kelas III sama dengan besaran iuran bagi peserta PBI.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)