Buruh Korban PHK Butuh BLT, Bukan Pelatihan!

JAKARTA - Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan bahwa agar dana Kartu Prakerja yang semula untuk pelatihan dan sertifikasi dialihkan ke program bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan pangan (sembako) bagi buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan. Menurutnya, buruh lebih membutuhkan BLT dibandingkan dengan pelatihan.

"Bagi yang terkena dampak PHK lebih butuh BLT dibandingkan dengan pelatihan. Karena mereka kehilangan sumber pendapatannya" kata Nining dalam acara Market Review di IDX Channel secara virtual, Selasa (4/8/2020)

Baca Juga: Curhat Buruh Kesulitan Akses Kartu Prakerja

Senada dengan Nining, Direktur Riset CORE Piter Abdullah menilai untuk saat ini program Kartu Prakerja tidak tepat dilakukan. Sebab, masyarakat terdampak lebih membutuhkan bantuan langsung.

"Program Kartu Prakerja memang baik, tapi untuk saat ini masyarakat sangat butuh BLT" katanya.

Baca Juga: Selesaikan Investasi Mangkrak, Bos BKPM Pakai Taktik Juventus

Dia menilai, masyarakat yang mengikuti program ini bukan untuk mendapatkan pelatihan. Namun, hanya mencari insentif yang diberikan.

"Yang dikejar oleh masyarakat itu itu bukan pelatihannya tapi insentifnya, Jadi lebih baik kasih saja BLT, terangnya

Seperti diketahui, bagi masyarakat yang mengikuti program Kartu Prakerja akan diberikan pendidikan dan pelatihan. Setelah lulus akan mendapatkan sertifikat.

Selain itu, peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp3.550.000 per orang. Rinciannya Rp1 juta untuk bantuan pelatihan, Rp600 ribu selama 4 bulan untuk insentif pelatihan dan Rp 150 ribu insentif survei kebekerjaan yang dilakukan sebanyak 3 kali.

Untuk menjalankan program ini pemerintah sudah menaikkan anggaran dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Anggaran ini akan dikucurkan kepada 5.605.634 orang dan peserta program per minggu paling banyak 164.872 orang.

(Dani Jumadil Akhir)