Soal Perizinan, Bos BKPM: Jika Tak Lakukan Gerakan Visioner Maka Matilah Kita

JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat reformasi birokrasi terkait mempermudah perizinan investasi asing dalam negeri sangat dibutuhkan dalam kondisi pandemi Covid-19. Hal itu dinilai dapat membantu pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional pada Kuartal III dan IV tahun 2020.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, hanya ada satu pintu masuk yang menjadi kunci dari reformasi perizinan investasi di Indonesia yakni, mempercepat pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dia menilai percepatan pengesahaan RUU Omnibus Law akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal berikut tahun ini.

 Baca juga: Semester I-2020, Realisasi Investasi Jawa Timur Tembus Rp51 Triliun

"Aturan kita saat ini tidak saja mengikat pengusaha tapi juga mengikat kita semua. Jadi kalau kita tidak melakukan gerakan-gerakan yang visioner, maka matilah kita, maka saya yakini prosedur ke depan akan lebih baik dengan satu cara yang menjadi pintu masuk adalah pengesahaan Omnibus Law," ujar Bahlil dalam diskusi secara virtual, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Bahlil menyebut, saat ini banyak perusahaan asal China yang memiliki rencana untuk merealokasikan asetnya ke negara-negara di Asia Tenggara, salah satunya yang menjadi sorotan adalah Indonesia. Karena itu, dia bilang, izin birokrasi yang mudah dapat dengan segera mengundang sejumlah investor Tiongkok tersebut.

 Baca juga: Selesaikan Investasi Mangkrak, Bos BKPM Pakai Taktik Juventus

Bahkan, lanjut Bahlil, tercatat sebanyak 17 perusahaan asing yang sudah dikomunikasikan pihaknya terkait realokasi investasi di Indonesia. Sementara itu, ada 198 perusahaan lainnya pun memiliki rencana yang sama. Namun begitu, percepatan realisasi nilai investasi asing dalam negeri tergantung pada prosedural birokrasi itu sendiri.