Dia melanjutkan penyaluran bansos menjadi kurang efektif. Termasuk bansos untuk penanganan covid-19 dari pemerintah pusat. Pasalnya, data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari penerima bansostidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Baca juga: Sri Mulyani Punya Bansos Khusus untuk Perempuan, Apa Itu?
"Ternyata banyak NIK yang masuk ke data penerima bansos, begitu kita cek NIK-nya tidak ada di database. Karena mungkin dulu ketika ditulis atau diketik itu salah. Nah ini kan jadi pertanyaan, lalu bantuannya ini sampai ke siapa sebenarnya," ungkapnya.
Dia menambahkan Pemprov Jatim bersama dengan KPK, BPKP, dan Kejaksaan Agung tengah menyusun data penerima bansos yang tepat sasaran. Sehingga nantinya data ini bisa dipertanggungjawabkan.