JAKARTA - Persoalan utang PT PLN (Persero) menjadi sorotan sejumlah anggota Komisi VII DPR. Salah satunya Mulan Jameela yang berasal dari Fraksi Gerindra.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan manajemen PLN pada hari ini, Mulan mencecar besaran utang PLN yang mencapai Rp694,79 triliun. Dia bilang, jumlah utang itu akan membuat kinerja perseroan tidak sehat.
"Merujuk laporan keuangan PLN kuartal I 2020, PLN memiliki utang jangka panjang Rp 537 triliun dan utang jangka pendek sebesar Rp 157,79 triliun dengan demikian total utang PLN menjadi Rp 694,79 triliun. Jumlah itu membuat PLN tidak sehat," ujar Mulan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8/2020).
Baca Juga: Dirut Jamin PLN Tak Bangkrut jika Pemerintah Bayar Utang Rp48 Triliun
Dalam kesempatan itu, Mulan mempertanyakan komentar yang disampaikan Direktur Utama (Dirut) PLN Zulkifli Zaini yang menyebut, sebagian utang perseroan dialokasikan untuk pembangunan listrik 35.000 megawatt (mw).
"Utang perusahaan digunakan membiayai proyek infrastruktur listrik 35.000 mw, PLN tak punya dana sendiri sehingga melakukan pinjaman ke bank sebesar Rp100 triliun dengan tujuan membangun listrik," kata dia.
Mulan juga menilai, kondisi keuangan tersebut tidak sehat bagi perusahaan pelat merah tersebut. Apalagi jika PLN berniat menaikkan tarif untuk menutup utang perusahaan.
"Dengan kondisi keuangan seperti ini tentu mengagetkan dan tidak sehat. Yang ingin saya tanyakan dengan kondisi ini bisa kah PLN menjamin ketersediaan listrik nasional tanpa harus menaikkan tarif listrik kepada masyarakat karena terus terang pada kenyataannya kenaikan tarif listrik menjadi hal yang meresahkan," ujarnya.
Untuk itu, dia meminta perusahaan penyedia jasa kelistrikan tersebut menjelaskan langkah yang akan dilakukan perusahaan untuk menutup utang. "Apa langkah yang akan dilakukan PLN untuk mengatasi utang tersebut?" kata dia.
(Dani Jumadil Akhir)