Sri Mulyani Geram Rp239,5 Triliun 'Nganggur' di Rekening Daerah

JAKARTA - Pemerintah kembali menyoroti dana daerah yang mengendap di rekening kas umum daerah (RKUD). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan agar pemerintah daerah segera merealisasikan dana yang mengendap tersebut. Lantaran dana yang mengendap cukup tinggi jumlahnya.

"Output masih kita pantau terus, kita nggak mau dana transfer berhentinya di rekening daerah," ujar Sri Mulyani dalam APBN Kita, Senin (19/10/2020).

Baca Juga: Kemenkeu Tantang Pemda Gelontorkan APBD Lawan Covid-19

Dia mengatakan pihaknya mendorong agar agar pemerintah daerah segera membelanjakan dana tersebut untuk pemulihan ekonomi setelah terdampak virus Covid-19.

"Terlihat dalam hal ini jumlah dana perbankan daerah masih tinggi kita berharap Pemda bisa akselerasi dananya untuk pemulihan ekonomi, ini dikejar kuartal 4 nanti," bebernya.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menyebutkan kini masih ada Rp 239,5 triliun dana mengendap di rekening daerah. Jumlah ini bertambah secara bulanan, meski menurun secara tahunan.

 

"Terkait dengan saldo kas di perbankan daerah yang ada pada bulan September ini jumlahnya adalah Rp 239,5 triliun. Ini meningkat pada bulan sebelumnya, yaitu naik Rp 12,4 triliun," tukasnya.

Sementara itu realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan September 2020 mencapai Rp629,70 triliun atau 82,43% dari pagu APBN Perpres 72/2020, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp572,03 triliun (82,58%) dan Dana Desa Rp57,67 triliun (81,01%).