UU Cipta Kerja Bakal Berantas Pungli dan Korupsi

JAKARTA - Undang-Undang Cipta Kerja disebut sebagai salah satu instrumen untuk melakukan transformasi secara ekonomi. Karena dengan UU Cipta Kerja ini, birokrasi yang berlibet dan sebagai penghambat selama ini dipangkas seluruhnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dengan UU Cipta Kerja, seluruh perizinan yang memberatkan investasi dipangkas. Hal ini diharapkan mencegah prakti pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum petugas di lapangan serta pencegahan pada korupsi.

“Dengan Omnibus Cipta Kerja kami sederhanakan tentu diharapkan pungli turun sama kurangi melakukan pencegahan korupsi dan mudah untuk memulai,” jelasnya di Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Sebagai salah satu contohnya adalah penyederhanaan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk mendapatkan izin kapal biasanya dilakukan berhari-hari, namun kini diubah menjadi satu hari saja.

“Penyederhanaan di KKP ada 16 perizinan dari 24 perizinan kini diubah menjadi 1 hari peiriznan. Selanjutnya untuk izin-izin di sektor perikanan di delegasikan ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal),” ucapnya.

 

Selain itu, UU Cipta Kerja juga diharapkan bisa menyediakan banyak lapangan pekerjaan. Apalagi, saat ini ada 6,5 juta masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan setiap tahunnya.

Belum lagi ada sekitar 3,5 juta pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi covid-19. Oleh karena itu, dibutuhkan agar para tenaga kerja ini bisa terserap seluruhnya.

“6,5 juta butuh kerja setiap tahun 3,5 juta di PHK sehingga UU Cipta Kerja dibutuhkan agar mereka terserap,” ucapnya.

(Dani Jumadil Akhir)