Banyak Aset BUMN yang Bersengketa dengan Masyarakat

JAKARTA - Pemerintah mencatat banyak aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami sengketa dengan masyarakat. Hal itu sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengamanan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyebut, setelah KPK berperan aktif dalam pengelolaan aset negara, sengketa aset BUMN perlahan membaik.

Bahkan, proaktif KPK dan program reforma agraria yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberi perubahan signifikan pada pengelolaan aset negara tersebut.

Baca Juga: Soal Aset Negara, Sri Mulyani: What's Next?

"Banyak aset BUMN yang bersengketa dengan masyarakat. Alhamdulillah setelah KPK proaktif dalam tata kelola aset, kemajuannya sangat signifikan. Melalui program reforma agraria, BPN semakin siap melakukan tata kelola serta sertifikasi aset-aset yang dimiliki oleh BUMN, Pemerintah daerah dan masyarakat dengan waktu yang lebih cepat,” ujar Sofyan, Jumat (3/12/2020).

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, pengamanan sertifikasi aset negara merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara.

Baca Juga: Kelola Aset Negara, Sri Mulyani Butuh Manajer yang Kreatif

“Sesuai undang-undang, tugas pokok KPK yang pertama ialah melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Oleh karena itu kita lakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang memberantas korupsi dan instansi yang bertugas dalam pelayanan publik,” kata.

PT PLN (Persero) mencatat telah mengamankan sertifikat aset tanah sebanyak 3.011 dengan nilai Rp1,2 triliun. Jumlah sertifikat tersebut berasal dari aset tanah di Sumatera Selatan (Sumsel) dan Sumatera Utara (Sumut).

Di Sumsel, secara akumulatif hingga 3 Desember 2020, total penyelamatan aset milik negara mencapai 1.101 sertifikat. Jumlah sertifikat itu berasal dari 3.908 bidang tanah yang masuk tahap pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sementara di Sumut, total penyelamatan aset mencapai 1.910 sertifikat dari 2.930 bidang tanah yang juga masuk dalam tahap pengukuran BPN.

Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PLN Wiluyo Kusdwiharto mengatakan, pengamanan sertifikat tanah tersebut untuk menjaga keandalan infrastruktur ketenagalistrikan. Karena itu, melalui Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, sertifikat tersebut diserahkan kepada manajemen PLN secara simbolis.

"Ini adalah bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, memelihara dan mendayagunakan aset tanah dan properti milik negara yang dipercayakan kepada PLN, demi masa depan penyediaan tenaga listrik di Indonesia," ujar Wiluyo

Secara akumulatif, sepanjangan 2020, PLN telah mengamankan 12.500 sertifikat tanah dengan nilai yang mencapai Rp4,6 triliun. Pengamanan ini termasuk 1.101 sertifikat baru yang diterima di Sumsel dan 1.910 dari Sumut.

(Feby Novalius)