Lahan Sawah Menyempit Bisa Ancam Ketahanan Pangan RI

Kemudian pada 2019, terbit Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Sawah, dalam Perpres tersebut. Dalam aturan tersebut, disebutkan jika alih fungsi lahan sawah diperbolehkan hanya sebatas untuk kepentingan umum

“Alih fungsi lahan sawah dilakukan hanya sebatas untuk kepentingan umum dan perencanaan lahan,” kata Asnawati.

Selain aturan tersebut, pemerintah juga memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Dikeluarkannya UU sapu jagat ini memberikan titik terang mengenai pengaturan alih fungsi lahan sawah.

Menurutnya, dengan persyaratan tertentu, alih fungsi lahan sawah dalam UUCK secara garis besar dibolehkan apabila digunakan untuk kepentingan umum, yang merupakan proyek strategis nasional. Namun itu semua juga diperlukan berbagai kriteria untuk benar-benar menggunakan sawah untuk dibangun proyek

“Tetapi bukan serta merta, namun ada syarat-syarat yang wajib, di antaranya yaitu kajian kelayakan strategis. Perlu diketahui bahwa dalam UUCK itu sendiri bukan hanya syarat, ditentukan juga sanksi yang akan dikenakan,” jelasnya.

(Fakhri Rezy)