Gubernur BI Minta Luhut hingga Sandiaga Habiskan Uang Belanja UMKM

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengajak jajaran menteri belanja produk UMKM khas Nusa Tenggara Barat. Beberapa menteri yang maksud antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Tidak hanya Menteri, tapi juga pimpinan Eselon 1 dan 2 serta pegawai Bank Indonesia. Ajakan ini dilakukan untuk turut mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata. Pada kesempatan itu Perry membeli mutiara khas Lombok. Sedangkan Luhut dan Sandiaga membeli kain tenun.

Baca Juga: UMKM Kategori Miskin, Prioritas Dapat Dana Bantuan

"Saya sengaja meminta ayo belanja belanja belanja belanja kepada Pak Menko harus belanja, juga Pak Teten, Pak Sandiaga, Pak Johnny, Gubernur NTB, Presdir BCA. Ayo belanja UMKM jadi begitu mudah dengan QRIS dan e catalogue. Kepada eselon I, eselon II, kami sudah perintahkan pegawai BI, untuk menyukseskan UMKM ini," kata Perry dalam webinar Karya Kreatif Indonesia seri I yang digelar Bank Indonesia (3/3/2021).

Dia menjamin produk-produk UMKM yang diunggah di platform digital melalui e-catalog itu memiliki kualitas yang baik karena sudah melalui kurasi dari Dekranas maupun Dekranasda. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kualitasnya.

Baca Juga: Kehadiran GrabFood Bantu Ciptakan Belasan Ribu Lapangan Pekerjaan di Masyarakat

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan mengeluhkan masih banyak pejabat negara yang tidak menggunakan produk-produk dalam negeri. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk mendukung pelaku UMKM.

"Masih banyak pejabat-pejabat kita yang mengabaikan aturan yang sudah ada, harus menggunakan produk-produk dalam negeri," ungkap Luhut dalam kesempatan sama.

Sedangkan sejak tahun lalu, pemerintah telah meminta para pejabat publik untuk membeli produk buatan dalam negeri. Apalagi produk UMKM sudah banyak yang sudah masuk dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP)."Sepanjang itu dibuat di dalam negeri dan itu sudah masuk dalam program LKPP," kata Luhut.