Impor Lahirkan Pro Kontra, Pemerintah Diminta Punya Data Beras Digital

JAKARTA - Rencana pemerintah impor beras 1 juta ton mendapat respons keras hingga penolakan dari kalangan petani. Sebab, impor beras di tengah musim panen raya yang akan membuat harga beras di tingkat petani turun lebih dalam.

Pengamat Pangan IPB Sahara mengatakan bahwa setiap kebijakan impor beras dilakukan pemerintah pada tiap tahunnya selalu menimbulkan pro kontra. Hal ini di karenakan pemerintah belum memiliki data base yang jelas terkait komoditas ini.

"Pemerintah harus punya data-data produksi dan konsumsi yang valid dan transparan. Sehingga menjadi dasar dari pemerintah untuk menentukan impor," Katanya dalam Market Review IDX Channel, Selasa (9/3/2021)

Baca Juga: Impor di Tengah Panen Raya Bikin Harga Beras Turun, Petani Sedih

Dia menjelaskan jika data - data itu dimiliki pemerintah, maka publik serta pihak terkait dapat mengerti seandainya terjadi defisit akan terjadi impor.

"Kalau memang defisit ya impor, karena impor itu tidak haram untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," jelasnya.

Dia menambahkan, di era digitalisasi seperti ini, sudah seharusnya pemerintah membangun data base beras secara digital, sehingga tidak menimbulkan pro kontra dalam melakukan impor beras.

"Jika ada data base antara produksi beras dan konsumsi beras yang valid dan transparan tidak ada terulang lagi pro dan kontra impor beras," tandasnya.

(Dani Jumadil Akhir)