Holding Ultra Mikro Direstui, Erick Thohir: Bunga Pinjaman Akan Turun

JAKARTA - Komisi VI DPR RI resmi mendukung pemerintah dalam pembentukan holding BUMN ultra mikro dan memastikan agar sinergi ini dapat meningkatkan jangkauan layanan kepada seluruh pelaku sektor ultra mikro.

Dukungan resmi ini disampaikan Komisi VI setelah menggelar rapat kerja dengan Menteri BUMN, Kamis 18 Maret 2021.

Rapat yang dihadiri oleh 40 anggota dewan tersebut dipimpin secara langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima.

Baca Juga: Holding Ultra Mikro Terbentuk, UMKM Kian Mudah Akses Permodalan

Dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi VI menyatakan dukungan terhadap pembentukan holding dan memahami rencana right issue PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Penerbitan saham rencananya dilakukan BRI sebagai salah satu prosedur pembentukan holding yang melibatkan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero).

Wakil Ketua Komisi VI DPR Arya Bima mengatakan, lembaganya akan bersama-sama pemerintah memastikan penguatan kontrol negara terhadap anak usaha BUMN. Penguatan dilakukan melalui keberadaan saham dwi warna yang akan dipegang pemerintah pada holding BUMN untuk ultra mikro nanti.

“Komisi VI DPR mendukung pembentukan holding ultra mikro dan memahami rights issue BRI dengan cara mengalihkan seluruh saham seri B negara pada PMN dan Pegadaian kepada BRI, sepanjang pemerintah masih mempunyai kontrol penuh untuk PMN dan Pegadaian melalui saham dwi warna,” tulis Arya seperti dikutip dalam risalah rapat kerja, Jakarta, Sabtu (20/4/2021).

Baca Juga: Pembentukan Holding Ultra Mikro Peristiwa Bisnis Murni

Selain merestui pembentukan holding BUMN untuk ultra mikro, Komisi VI DPR juga meminta Kementerian BUMN memastikan agar sinergi ini dapat meningkatkan jangkauan layanan kepada seluruh pelaku sektor ultra mikro di seluruh wilayah.

Komisi yang membidangi urusan industri, perdagangan, koperasi dan UKM, BUMN, dan investasi ini juga meminta Kementerian BUMN membuat target kinerja spesifik dan terukur atas pembentukan holding BUMN ultra mikro, sehingga efektifitas sinergi dapat terwujud.

“Komisi VI DPR meminta Kementerian BUMN untuk melakukan pengawasan ketat terhadap holding BUMN ultra mikro sehingga pembentukan holding benar-benar efektif dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di sektor ultra mikro,” ujarnya.