Pesan Menko Airlangga ke Pelajar: Jadilah Pelopor dan Agen Perubahan Indonesia

Pemerintah mengalokasikan anggaran Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tahun 2021 sebesar Rp699,4 triliun atau sekitar USD49,6 miliar. Pengelolaan kesehatan pada tahun ini terus menjadi prioritas utama.

Program perlindungan sosial difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Sedangkan dukungan kepada UMKM dan pembiayaan perusahaan serta insentif bisnis akan membantu menjaga kelangsungan bisnis selama pandemi.

“Untuk menggairahkan kelas pendapatan menengah, kami telah memberikan insentif bagi sektor otomotif dan properti dengan multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian. Stimulus ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi,” tutur Menko Airlangga.

Pada akhir tahun 2020, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai jembatan antara program mitigasi COVID-19 dan reformasi struktural jangka panjang. Undang-Undang ini akan mempermudah, menyinkronkan dan mengefektifkan peraturan yang terlalu besar yang seringkali menghambat kegiatan bisnis Indonesia. Proses perizinan usaha akan dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang akan dilaksanakan pada Juli 2021.

Untuk menciptakan iklim investasi yang ramah investor, Pemerintah telah membentuk Indonesia Investment Authority (INA) sebagai alternatif pembiayaan untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan melalui Proyek Strategis Nasional di tengah pandemi COVID-19. Pembangunan infrastruktur ini akan membantu pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia serta meningkatkan investasi.

(Feby Novalius)