Mudik Dilarang, Ekonomi Tetap Berjalan tapi Tidak Gaspol

JAKARTA – Pemerintah telah resmi melarang semua kalangan untuk mudik Lebaran pada tahun 2021. Adapun larang mudik Lebaran dilakukan untuk menekan meluasnya kasus Covid-19 yang mungkin terjadi setelah mudik.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menilai, kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 melalui peniadaan mudik dengan strategi penyekatan di berbagai wilayah cukup efektif. Hal tersebut dapat terlihat dari berkurangnya jumlah masyarakat yang ingin berangkat mudik ke berbagai wilayah.

“Berdasarkan survei litbang Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dalam masa pandemi ini yang mau mudik sebesar 33% itu kan sudah 89 juta orang. Namun, setelah kita buat kebijakan peniadaan mudik langsung turun menjadi 11% yakni sekitar 28 sekian juta orang tetap memaksakan mudik,” ujarnya dalam acara Market Review IDX Channel, Rabu (19/5/2021).

Baca Juga: Sama-Sama Dilarang Mudik, Mana Lebih Baik Ekonomi 2020 atau 2021?

Kemudian, kata dia, setelah dilakukan sosialisasi secara ketat dan masif, jumlah masyarakat yang mudik kembali turun menjadi sebesar 7% atau 18,9 juta orang.

“Akhirnya yang keluar daerah ke Sumatera maupun ke Jawa, itu totalnya sekitar 1,5 juta orang dan maksimum 2 juta orang. Artinya, kurang dari 10% dari yang 7% tadi, jadi jumlahnya sedikit,” tutur Prof Wiku.

Akan tetapi, menurutnya, jumlah 1,5 juta orang itu merupakan jumlah yang besar jika mereka tertular atau menularkan orang lain di tempat tujuan atau sebaliknya. Oleh karena itu, perlu dilakukan screening di berbagai titik untuk mencegah hal tersebut terjadi.