Karena itu, kata Honesti, proses audit dan review yang dilakukan BPKP tidak saja menyangkut harga vaksinasi gotong royong, namun juga dana pengadaan vaksin secara keseluruhan
Dalam review vaksin jadi misalnya, lembaga auditor internal negara akan melihat berapa harga impor, bea masuk, bea importasi, handling, transportasi pesawat, hingga harga sewa cold chain di pesawat untuk menjamin kualitas vaksin.
Saat pengiriman tiba di Indonesia, BPKP akan melihat berapa biaya transportasi vaksin dari bandara ke gudang Bio Farma. Serta, biaya quality control untuk pengetesan terhadap vaksin
"Nanti sampai di Indonesia biaya transportasinya dari bandara ke gudang Bio Farma, kemudian ada biaya quality control untuk pengetesan terhadap vaksin. Ada banyak komponen yang kami sajikan lengkap ke BPKP untuk mendapatkan evaluasi," katanya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan, tidak ada komersialisasi harga vaksin gotong royong. Harga vaksin Covid-19 ditetapkan pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sebesar Rp 1 juta per orang.
Kementerian BUMN dinilai transparan sejak awal program vaksinasi bagi korporasi swasta dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tersebut.
"Mengenai harga, sejak awal kami dari Kementerian BUMN sangat terbuka. Kita tidak berpikir untuk komersialisasi daripada vaksin Covid-19 sendiri," ujar Erick Rabu kemarin.