Dia meminta Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) melakukan pengawalan terhadap perencanaan pembangunan. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan.

“Dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu. Karena itu saya perintahkan, saya instruksikan agar BPKP dan APIP kementerian, lembaga dan daerah kawal dari hulu sejak awal pada saat perencanaan harus diikuti,” katanya.

Baca Juga: Belanja APBN hingga Serapan PEN Rp699 Triliun Berjalan Lambat, Jokowi: Ini Ada Apa? 

Jokowi menegaskan agar tidak selalu mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya hal tersebut tidak lah pas.

“Tidak adaptif terhadap situasi hari ini. Sekali lagi, dalam 3 tahun ini, apalagi adanya pandemi ini, disrupsi, arus gelombang perubahan itu betul-betul nyata dan bergerak sangat cepat sekali. Sehingga semuanya harus beradaptasi dengan arus gelombang perubahan itu,” katanya.

(Dani Jumadil Akhir)