RI Minta Bantuan Prancis Bebaskan Tarif 500 Produk Ikan ke Uni Eropa

JAKARTA - Indonesia dan Prancis memperkuat kerjasama bilateral di bidang kelautan dan perikanan, sebagai upaya keberlanjutan menjaga ekosistem laut dan peningkatan pembangunan, khususnya di wilayah pesisir. Hal ini ditandai dengan penandatangan tiga naskah kerja sama melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dua negara.

Tiga kesepakatan kerja sama yang dimaksud meliputi Letter of Intent (LOI)/Peryataan Kehendak tantang Pembentukan Dialog Maritim Bilateral, Joint Statement/Pernyataan Bersama tentang Pengembangan Program Kerja Sama Kelautan dan Perikanan, serta LOI tentang Pembangunan Pelabuhan Ramah Lingkungan di Indonesia yang akan berfokus pada tahap awal berlangsung di Belawan, Bitung, Kendari dan Cilacap.

Baca Juga: Kurang, Menteri KKP Minta Tambahan Anggaran 2020 Jadi Rp8 Triliun

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, penguatan kerjasama merupakan implementasi dari kemitraan strategis kedua negara yang mencakup pola kesepakatan kerja sama maritim yang telah dideklarasikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Prancis Hollande di Jakarta pada 2017 lalu.

"Indonesia dan Perancis merupakan negara sahabat yang memiliki kedekatan secara historis. Kerja sama sektor kelautan dan perikanan kali ini ini sekaligus untuk memperkuat implementasi kerja sama maritim yang sudah dideklarasikan pada 2017," ujar Menteri Trenggono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Baca Juga: Berbaik Hati, Sri Mulyani Tambah Anggaran KKP Rp43 Miliar

Indonesia dan Prancis juga merupakan mitra strategis perdagangan. Pada 2020 ekspor Indonesia ke Perancis mencapai 7.680 ton dengan nilai USD31,87 juta.

Menteri Trenggono berharap Menteri Kelautan Prancis Annick Girardin dapat membantu peningkatan volume ekspor produk perikanan Indonesia dan membantu menyuarakan penerapan pembebasan tarif awal (early harvest) atas lebih dari 500 produk perikanan Indonesia ke Uni Eropa.

"Jika dimungkinkan pembebasan lebih dari 500 jenis produk perikanan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa harus menunggu selesainya perundingan lain dalam Indoneaia-EU CEPA," ujar Menteri Trenggono.