Warning Nih! BPK Minta Pemerintah Turunkan Defisit APBN

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus segera diturunkan. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, defisit APBN harus kembali ke 3% pada 2023.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, di tengah situasi pandemi Covid-19 dan ketidakpastian, pemerintah harus tetap memikirkan langkah-langkah dalam menurunkan defisit APBN. Salah satunya dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal, pengelolaan secara berurutan, dan risiko tetap terkendali.

Baca Juga: Tok! DPR Setujui Asumsi Makro Sektor Energi RAPBN 2022

"Kondisi saat ini ketidakpastian masih akan dihadapi dan perlu dipikirkan bagaimana defisit APBN 2020 sebesar Rp945,77 triliun atau 6,13% terhadap PDB 2020 dapat diturunkan kembali di bawah 3% pada 2023," katanya dalam video virtual , Selasa (15/6/2021).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah juga mewaspadai besaran defisit APBN tersebut. Komitmen menurunkan defisit APBN menuju di bawah 3% diklaim terus dijalankan pemerintah.

Baca Juga: Pengelola APBN Ibarat Kemudi Kapal di Tengah Ombak Besar

Adapun, menekan defisit menuju level di bawah 3% pada 2023, diharapkan tidak ada lonjakan kasus positif virus Covid-19 yang jadi ancaman.

"Beban akibat kenaikan defisit yang besar akibat Covid-19 akan sangat mempengaruhi outlook APBN kita ke depan. Oleh karena itu berbagai langkah untuk tetap menjaga keseimbangan APBN dan memulihkan ekonomi harus dilakukan secara seimbang dan hati-hati," tandasnya.

(Feby Novalius)