6 Fakta Menarik Utang Luar Negeri Indonesia Dekati Rp6.000 Triliun

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) merilis data Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2021 tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada akhir April 2021 sebesar USD418,0 miliar atau tumbuh 4,8% (yoy). Utang USD418 miliar setara Rp5.977,4 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Berikut adalah fakta utang Indonesia meningkat yang dirangkum Okezone, Sabtu (19/6/2021).

1.Utang Tumbuh Melambat

Angka ULN ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 7,2% (yoy). Perkembangan tersebut didorong oleh perlambatan pertumbuhan posisi ULN Pemerintah dan ULN swasta.

Baca Juga: Rincian Utang Luar Negeri Indonesia yang Dekati Rp6.000 Triliun

2. ULN Pemerintah Naik

ULN Pemerintah bulan April 2021 tumbuh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Secara tahunan, ULN Pemerintah pada April 2021 tumbuh 8,6% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2021 sebesar 12,6% (yoy).

ULN Pemerintah tumbuh pada bulan April 2021 seiring dengan penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, diantaranya program inklusi keuangan. Di samping itu, sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga, mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Bengkak Lagi, Kini Tembus Rp5.977 Triliun

3. ULN Dikelola Secara Hati-Hati

ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, termasuk upaya penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1%), sektor jasa pendidikan (16,3%), sektor konstruksi (15,3%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,8%).

4. ULN Masih Dalam Batas Aman

Posisi ULN Pemerintah di bulan April 2021 tercatat sebesar 206,0 miliar dolar AS, relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah.