RUU BUMN, Rangkap Jabatan Direksi dan Komisaris Jadi Sorotan

JAKARTA - Mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng memberi beberapa masukan dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN. Dia menyoroti rangkap jabatan direksi dan komisaris perusahaan negara harus diatur dalam Undang-undang BUMN yang baru.

Saat dimintai keterangannya sebagai praktisi oleh panitia kerja (Panja) DPR, Tanri menjelaskan, ada manajemen holding yang menjabat di struktur kepengurusan anak dan cucu usahanya.

Baca Juga: Tanri Abeng Usul Penguatan Tugas Komisaris dalam RUU BUMN

Padahal, proses menjalankan bisnis anak dan cucu perusahaan yang terikat menjadi tugas utama manajemen holding. Perkaranya, manajemen dibayar secara double oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham.

Karena itu, Tanri menilai, ada regulasi yang membatasi rangkap jabatan tersebut. Setidaknya, manajemen holding hanya menjabat di anak bisnisnya saja.

Baca Juga: Erick Thohir Tantang PPI Putar Roda Perdagangan Nasional

"Kiat mau membicarakan UU yang akan datang, saya mengusulkan supaya jabatan rangkap ini juga bisa dimasukkan. kalau saya, satu hal, di BUMN ini ada anak dan cuci, bisa bisa direksi di holding dimasukin ke anak cucu. Kalau berkenaan, ini dibatasi kepada anaknya saja. Ini, tidak ada pembayaran honor yang double. Karena seorang direktur sudah digaji untuk itu, ya, kalau dia bekerja ke bawah, ya itu bagian dari tugasnya," ujarnya Rabu (23/6/2021).

Poin lain yang diusulkan Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) adalah penguatan tugas dewan komisaris BUMN. Menurutnya, komisaris bersama direksi harus terlibat dalam pembahasan perencanaan program dan kebijakan jangka panjang perusahaan.

Dengan demikian, dewan komisaris memiliki kontribusi pemikiran saat penyusunan konsep rencana jangka panjang korporasi ke depan.