BLT UMKM Cair ke 12,7 Juta Pelaku Usaha sebesar Rp15,2 Triliun

JAKARTA – Pencairan BLT UMKM 2021 segera selesai untuk tahun ini. 12,7 juta pelaku usaha pun sudah mendapat BLT UMKM Rp1,2 juta.

Kementerian Koperasi dan UKM bersama dinas bidang koperasi dan UMKM propinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia terus bekerja menyalurkan bantuan sosial ini.

Disamping itu, dalam proses penyalurannya juga terus dilakukan pengawalan dari APIP (Badan Pengawasan, Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM. Sehingga apabila dijumpai masalah terkait dengan pelaksanaan program BPUM dapat langsung dilakukan upaya perbaikan agar program BPUM 2021 dapat berjalan lebih baik dan akuntabilitas terjaga.

Baca Juga: BLT UMKM Rp1,2 Juta Cair, Pelaku Usaha Bisa Bertahan Lebih dari 12 Bulan

"Sebagai informasi sampai dengan Agustus 2021, Kementerian Koperasi dan UKM telah menyalurkan program BPUM kepada 12,7 juta penerima pelaku usaha mikro dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp15,24 triliun atau sebesar 99,2% dari pagu anggaran sebesar Rp15,36 triliun," ujar Deputi Usaha Mikro KemenKop UKM Eddy Satriya, Senin (20/9/2021).

Kemudian, telah dibentuk kelompok kerja (pokja) pada Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM sebagai sarana koordinasi pelaksanaan program BPUM 2021 di seluruh Indonesia agar bisa maksimal usulan calon penerima BPUM, khususnya di daerah yang masih rendah realisasi penerima BPUM pada tahun anggaran 2020.

Diketahui Kementerian Koperasi dan UKM pun mengundang bidang dinas koperasi dan UMKM propinsi/kabupaten/kota untuk sosialisasikan aturan terkait penyaluran BPUM 2021. Membahas hal-hal penting terkait hasil review dari APIP serta hasil pemeriksaan dari BPK anggaran 2020.

Baca Juga: Dapat BLT UMKM Rp1,2 Juta, 88% Pelaku Usaha Beli Bahan Baku

Hal ini digunakan sebagai upaya untuk meminimalkan permasalahan saat pelaksanaan program BPUM anggaran 2021. Selain itu, diminta peran aktif seluruh dinas untuk usulkan pelaku usaha mikro di daerahnya masing-masing.

Hal ini juga dilaksanakan oleh Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K), Sekertariat Wakil Presiden, Kementerian Koperasi dan UKM, BRI dan Lembaga Demografi-LPEM FEB UI yang lakukan survei program BPUM anggaran 2020 sebagai bentuk efektifitas pelaksanaan program BPUM.

Berdasarkan informasi, dalam rangka pelaksanaan program BPUM tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM program BPUM telah lakukan beberapa perbaikan dalam proses pelaksanaannya.