Di KTT APEC, Presiden Jokowi Soroti UMKM dan Ekonomi Hijau

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menghadiri KTT APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialogue with Economic Leaders secara virtual. Dalam kesempatan tersebut Jokowi menyampaikan butir-butir intervensinya dengan dua fokus.

Pertama, Jokowi berfokus pada peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mempercepat pemulihan ekonomi inklusif. Menurutnya, bergeraknya UMKM tidak hanya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat penghasilan rendah, namun juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar.

Baca Juga: Jokowi Sebut Ekonomi APEC Minus 2,7%, 74 Juta Orang Jadi Pengangguran

"Tahun 2019, UMKM berkontribusi terhadap 52% PDB Asia Pasifik dan berhasil menyerap 50% tenaga kerja. Di Indonesia, 64% pelaku UMKM adalah perempuan. Artinya, memberdayakan UMKM di Indonesia juga memberdayakan perempuan," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Biro Pers Setpres, Jumat (12/11/2021).

Dia juga menegaskan bahwa peningkatan inklusi keuangan merupakan prioritas. Di tahun 2021, Indonesia memberikan pinjaman lunak dan bantuan lebih dari USD4 miliar bagi 17,8 juta UMKM dan usaha kecil perorangan yang terdampak pandemi.

Baca Juga: KTT APEC 2020, Jokowi Singgung Bogor Goals 1994

Selain itu, Indonesia juga terus bekerja keras mendukung transformasi digital UMKM selama pandemi. Sebanyak 8,4 juta UMKM di Indonesia telah memasuki ekosistem digital, termasuk 54% UMKM perempuan.

"Digitalisasi UMKM di kawasan Asia Pasifik akan makin cepat didukung oleh pembangunan infrastruktur digital, perluasan konektivitas digital secara inklusif, dan peningkatan literasi digital pelaku UMKM," imbuhnya.

Kedua, fokus yang disampaikan Jokowi adalah meletakkan upaya penanganan dampak perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, penanganan dampak perubahan iklim harus dilakukan secara berimbang dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan.

"Konservasi hutan dan kekayaan laut, serta transformasi menuju energi baru dan terbarukan harus mensejahterakan masyarakat bawah. Transisi menuju ekonomi rendah karbon ini harus dilakukan secara adil dan kolaboratif," jelasnya.

"Dukungan pendanaan dan alih teknologi ramah lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung berbagai aksi mitigasi perubahan iklim di negara sedang berkembang," lanjutnya.

Dia juga menekankan bahwa Indonesia menempatkan investasi industri berkelanjutan dan hijau sebagai prioritas penting. Proyek prioritas Indonesia antara lain pembangunan kawasan industri hijau, pembangunan rantai pasok industri baterai sampai mobil listrik, serta perdagangan karbon yang sangat besar potensinya.

"Untuk itu, kami mengundang para investor dan pelaku usaha dari kawasan APEC untuk makin banyak bersinergi dan memanfaatkan peluang yang besar di Indonesia," pungkasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani, dan Ketua ABAC Indonesia Anindya Bakrie.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)