Soal Tuduhan Bisnis PCR, Erick Thohir: Pejabat Publik Punya Risiko Difitnah

JAKARTA - Sejumlah Pejabat dituding terlibat dalam bisnis PCR, salah satunya adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Soal tuduhan tersebut, Erick Thohir menegaskan tudingan tersebut merupakan fitnah.

Isu bisnis RT-PCR dikaitkan dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Sementara, salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro. Yayasan tersebut merupakan yayasan milik keluarga besar Erick Thohir.

Baca Juga: PCR Syarat Perjalanan Bisa Berlaku Lagi, Luhut: Jangan Bilang Tak Konsisten

Selaku pejabat publik, kata dia, konsekuensi yang diterima adalah mendapat fitnah dari kelompok tertentu. Namun, fitnah itu membuat dirinya terus bekerja menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air.

"Pejabat publik punya risiko bahwa dia juga harus menerima fitnah. Tetapi, fitnah inikan harus dibuktikan, tidak bisa menuduh sembarangan tanpa data. Tapi itu risiko, apakah gara-gara itu kita berhenti," ujar Erick, Senin 15/11/2021).

Baca Juga: Cerita Lengkap Keterlibatan Luhut di Bisnis PCR

Dia menegaskan, selama krisis kesehatan di Indonesia, seluruh pejabat negara bekerja tanpa memikirkan menguntungkan diri sendiri. Artinya, pelaksanaan penanganan pandemi hingga saat ini hanya bertujuan agar kesehatan, ekonomi, dan sektor lain bisa kembali pulih.

"Nah, tapi yang saya tekankan, tadi pada konteks Covid-19 itu, banyak risiko yg harus diambil oleh pejabat publik, tanpa ada niat sedikitpun memperkaya diri sendiri, lillahi ta'ala. Dan saya rasa Bapak Presiden memimpin dengan baik, para Menteri juga banyak yang bekerja 24 jam. Dan nawaitunya jelas, kita pelayanan kesehatan, kepada masyarakat pada saat itu dan hari ini harus terus dijalankan. Karena perang melawan Covid ini belum selesai," ungkap dia.