MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa nikel adalah komoditas strategis yang penting bagi ekonomi Indonesia sekaligus dalam kaitannya sebagai sumber daya yang tak terbarukan. Hal ini sebagai pernyataan atas gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia perihal kebijakan larangan ekspor bijih nikel.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan, Indonesia berhak membatasi Perdagangan demi kepentingan masyarakat dan keberlanjutan (sustainability).
"Indonesia berhak mengatur perdagangan sumber daya-sumber daya strategisnya. Apalagi itu ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas dan kepentingan ekonomi yang berkelanjutan juga," kata Jerry, Sabtu (20/11/2021).
Baca Juga: Indonesia Digugat Uni Eropa soal Larangan Ekspor Nikel, Luhut Tak Tinggal Diam!
Wamendag menjelaskan, nikel adalah salah satu bahan untuk membuat baterai berbagai peralatan, termasuk mobil listrik yang tengah menjadi tren dunia.
"Indonesia sendiri adalah penghasil nikel utama di dunia. Tidak heran jika nikel Indonesia banyak dilirik oleh pasar negara-negara lain," ucapnya.
Oleh karena itu, kata Jerry, pemerintah berupaya mengoptimalkan kontribusi nikel bagi perekonomian dan kepentingan nasional. Pembatasan ekspor nikel adalah bagian dari hal tersebut.
Baca Juga: Uni Eropa Gugat ke WTO soal Ekspor Nikel, LaNyalla: Indonesia Tak Perlu Takut!
"Jadi tujuannya agar kita bisa mengelola dengan lebih baik melalui hilirisasi industri bahan tambang mentah sesuai arahan Presiden Jokowi. Ini sebenarnya juga mencerminkan kepentingan dunia internasional yaitu bahwa agar pemanfaatan sumber daya yang terbatas dan tidak terbarukan bisa memberikan dampak positif dalam jangka panjang," kata Jerry.
Dengan upaya melawan gugatan terhadap pembatasan ekspor nikel, Wamendag berharap industri berbasis nikel juga bisa tumbuh dengan memanfaatkan momentum ini. Dengan demikian perdagangan dan industri nikel memberikan nilai tambah yang tertinggi sesuai amanat Presiden Jokowi.