JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan daftar negara serta institusi perbankan yang masuk dalam skema penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).
Langkah tersebut ditempuh pemerintah guna memperluas cakupan negara mitra sekaligus menambah pilihan perbankan penampung dana di dalam negeri. Airlangga pun merinci komposisi negara asal pemegang saham beserta jumlah lembaga keuangan yang tercakup dalam kebijakan itu.
"Terkait kebijakan devisa hasil ekspor, ditambahkan beberapa negara seperti Korea, Jepang, Uni Eropa, selain Amerika, Kanada, Tiongkok, Australia, tujuh negara dengan penambahan bank penempatan, totalnya ada 16 institusi," ujar Airlangga dalam pertemuan dengan para dubes sebagian besar kawasan Eropa di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (13/11/2026).
Aturan baru ini mengizinkan eksportir pertambangan yang memenuhi syarat menyimpan minimal 30 persen DHE selama paling sedikit tiga bulan di bank devisa yang ditunjuk di Indonesia, asalkan perusahaan memiliki sekurang-kurangnya satu pemegang saham berkepemilikan minimal 10 persen dari ketujuh negara dan kawasan, termasuk Hong Kong dalam cakupan Tiongkok.
Selain lima bank BUMN, pemerintah menunjuk 11 bank bukan milik negara (non-BUMN) yang mencakup Standard Chartered, Deutsche Bank, MUFG, HSBC, ICBC, J.P. Morgan, Citibank, dan OCBC NISP.
"Revisi yang diusulkan mencakup cakupan badan usaha yang lebih luas serta pengakuan kepemilikan tidak langsung melalui pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner," kata Airlangga.