JAKARTA - Pemerintah menyediakan minyak goreng untuk masyarakat sebesar Rp14 ribu per liter selama 6 bulan ke depan.
"Evaluasi akan dilakukan di bulan Mei, dan ini masih ada kemungkinan untuk diperpanjang. Volume yang akan disalurkan selama 6 bulan tersebut adalah sebanyak 1,2 miliar liter," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam press briefing virtual di Jakarta, Rabu (5/1/2022).
Baca Juga: Harga Minyak WTI Naik Didukung Turunnya Stok Bensin AS
Setidaknya, lanjut Airlangga, sebanyak 70 produsen minyak goreng dan 225 packer akan dilibatkan. Dia mengatakan bahwa dibutuhkan anggaran untuk menutup selisih harga ditambah PPN sebesar Rp3,6 triliun.
"Selain itu, Komite Pengarah memutuskan BPDP-KS menyediakan dan melakukan pembayaran sekitar Rp3,6 triliun, dan pihak BPDP-KS bisa menunjuk surveyor dan menyetujui perubahan postur anggaran BPDP-KS," ungkap Airlangga.
Baca Juga: Harga Minyak Naik, Brent Dekati Level USD80/Barel
Dalam rapat tadi, dia menyampaikan bahwa ada perihal Raportas Pangan, di mana Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memperoleh penugasan terkait dengan kepastian ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, menyiapkan regulasi terkait Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Sementara BPDP-KS menyiapkan pendanaan untuk 6 bulan, termasuk pembayaran PPN, dan mempersiapkan perjanjian kerjasama dengan PKS, dan juga penetapan surveyor independen," tambah Airlangga.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan tata cara pemungutan dan setoran PPN atau selisih harga, dan ini mengadopsi peraturan Dirjen Pajak dan lembaga dukungan lain termasuk Kementerian Perindustrian terkait dengan SNI.
(Feby Novalius)