JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tim Stranas untuk melakukan pencegahan korupsi. Dan terus mengawal dan memberikan supervisi atas pengelolaan Sumber daya Alam (SDA) di Indonesia.
“Saya minta permulaan sejarah baik ini dituntaskan sampai semua penyesuaian regulasi, proses bisnis, dan perubahan manjaemen serta penguatan instansi dapat diselesaikan dengan baik. Saya juga meminta kepada Kepala KPK dan tim Stranas pencegahan korupsi untuk terus mengawal dan memberikan supervisi atas pengelolaan SDA di Indonesia,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (8/3/2022).
Dari sisi, pemerintah telah menyebut masih banyak pelaku korpusi di industri komoditas mineral nikel di Tanah Air, terutama ketika harga komoditas tengah membubung tinggi seperti saat ini.
“SIMBARA akan mewujudkan efektifitas pengawasan, rekon data akurat, tata kelola yang baik, sehingga terciptanya ultimate goal efisiensi dan efektifitas pelayanan dengan penerapan Single Input,” jelasnya.
Kesuksesan integrasi SIMBARA saat ini baru diterapkan bagi perizinan penjualan batubara baik ekspor maupun domestik, kedepannya juga perlu diterapkan bagi komoditi mineral lainnya seperti nikel dan bauksit.
"Lebih bagus buat pencegahan daripada tangkap tangan. Tangkap tangan itu angka kecilnya triliunan rupiah yang bisa mendisplinkan bangsa ini," ujarnya.