Indonesia Kena Inflasi Global Imbas Perang Rusia-Ukraina, Harga Komoditas Semakin Naik?

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa tantangan inflasi global imbas perang Rusia-Ukraina memicu sejumlah negara melakukan normalisasi kebijakan keuangan.

"Kondisi geopolitik yang terjadi perang Rusia Ukraina, dan tantangan ini tentunya akan terjadi akibat kenaikan berbagai komoditas," ujar Airlangga dalam MNC Group Investor Forum 2022 secara virtual di Jakarta, Kamis(17/3/2022)

Konflik Rusia dan Ukraina menjadi potensi penurunan transaksi perdagangan internasional.

 BACA JUGA:Menko Airlangga Serukan Kolaborasi Pemerintah dan Swasta untuk Dukung UMKM

Di mana kenaikan harga komoditas energi dan pangan mendorong inflasi di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia.

"Indonesia memang memiliki fondasi yang cukup kuat dan tumbuh 3,7% secara year on year di tahun 2021 kemudian PDB per kapita Indonesia juga meningkat di level USD4.349,5 USD di tahun 2021," ungkapnya.

Terlebih, Indonesia masuk kembali di kategori negara upper middle income di akhir tahun 2021 yang sebelumnya telah turun akibat pandemi.

"Pemerintah terus menargetkan pertumbuhan perekonomian di 5,2% pada tahun 2022, dan mencermati berbagai risiko baik global dan domestik, termasuk tantangan penciptaan lapangan kerja. Kita harus memastikan ekonomi kita bangkit pasca pandemi Covid-19," tandasnya.

Dia optimis, tahun 2022 adalah tahun kelanjutan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Kedua agenda utama ini mendukung transformasi ekonomi.

Sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dia menyebut, penguatan strategi pengendalian pandemi dan akselerasi vaksinasi menjadi pendongkrak kegiatan kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

 BACA JUGA:Menko Airlangga Sebut TNI sebagai Komponen Bangsa Dukung Pemulihan Ekonomi RI

Sementara itu, program PEN terus menjadi program andalan di tahun 2022, khususnya untuk mengembalikan lapangan pekerjaan.

"Berbagai insentif dilakukan, termasuk insentif fiskal terkait PPN ditanggung pemerintah untuk sektor perumahan, PPnBM untuk kendaraan bermotor roda 4, perluasan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN), serta subsidi KUR 3% yang diperpanjang hingga akhir tahun," pungkasnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)