Krisis Ekonomi Memburuk, PM Sri Lanka Mundur

JAKARTA — Krisisi ekonomi yang memburuk membuat Perdana Menteri Sri Lanka Mahinda Rajapaksa mengundurkan diri. Demonstrasi yang dilakukan selama beberapa minggu menuntut agar dia dan Presiden Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri karena telah menyeret negara itu ke dalam krisis ekonomi terburuk dalam puluhan tahun.

Rajapaksa menyampaikan melalui akun Twitternya bahwa dia telah menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden Gotabaya Rajapaksa, langkah baru setelah serangan kekerasan oleh para pendukung pemerintah terhadap para demonstran, yang mendorong pihak berwenang mengerahkan pasukan bersenjata ke ibu kota Kolombo. Belum ada pernyataan langsung dari kantor presiden.

Selama lebih dari satu bulan, demonstrasi telah meluas ke seluruh negara itu, menarik warga dari berbagai etnis, agama dan kelas. Untuk pertama kalinya kelas menengah Sri Lanka juga turun ke jalan-jalan dalam jumlah besar, menandai tentangan dramatis oleh banyak mantan pendukung Rajapaksa; yang sebagian di antaranya bahkan telah menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk menggelar demonstrasi di luar kantor presiden.

Demonstrasi itu telah memicu perhitungan politik, di mana pemerintah menghadapi mosi tidak percaya di parlemen, dan menggarisbawahi anjloknya dukungan pada keluarga Rajapaksa, dinasti politik paling berkuasa di Sri Lanka selama puluhan tahun. Kedua saudara itu – Mahinda dan Gotabaya – pernah dipuji sebagai pahlawan oleh banyak mayoritas Budha-Sinhala di pulau itu karena mengakhiri perang saudara selama 30 tahun di negara itu. Meskipun ada tuduhan kekejaman dalam perang itu, kedua kakak beradik itu mengakar kuat di puncak politik Sri Lanka sampai sekarang.

Pengunduran diri Perdana Menteri Sri Lanka Mahinda Rajapaksa terjadi ketika ekonomi negara itu sedang kusut masai, menimbulkan pukulan luar biasa pada warga. Impor hampir semua produk, mulai dari susu hingga bahan bakar anjlok, menimbulkan kelangkaan pangan dan pemadaman listrik secara bergilir. Orang-orang terpaksa mengantri berjam-jam untuk membeli kebutuhan pokok. Dokter juga telah memperingatkan kekurangan obat-obatan untuk menyelamatkan jiwa, dan pemerintah telah menangguhkan pembayaran utang luar negeri sebesar tujuh miliar dolar yang jatuh tempo pada tahun ini saja.