Karpet Merah Investor di Ibu Kota Baru, Tidak Perlu Beli Tanah!

Dhony menambahkan aset bangunan para pengembangan nantinya masuk dalam ADP (aset dalam penguasaan), bukan BMN meski dibangun diatas tanah yang dikuasai oleh pemerintah.

"Jadi nanti otorita, akan mendapat HPL (hak pengelolaan), HPL ini bisa ditingkat statusnya menjadi HGB diatas HPL, nah HGB diatas HPL ini bisa ada dua kategori," kata Dhony.

"Kantor presiden, kantor pemerintah, rumah dinas, itu nanti namanya BMN, tapi farming, kawasan industri, Financial center, itu ADP (aset dalam penguasaan IKN) yang bisa dialihkan, bisa dijual belikan, dan bisa disewakan, termasuk rumah," pungkasnya.

(Feby Novalius)