Menurutnya, kebijakan ini juga bisa dikatakan ambigu.
"Di satu sisi pemerintah tidak mau menggunakan terminologi kenaikan harga, tetapi praktiknya terjadi kenaikan harga, malah jauh lebih tinggi," ucapnya.
Adapun dia mengatakan kalau dari sisi ekonomi kebijakan ini tidak adil.
"Banyak yang menikmati subsidi adalah pengguna kendaraan motor, sementara masyarakat miskin yang tidak punya motor tidak bisa menikmati BBM," ucapnya dari data Kementerian Sosial (Kemensos).
Secara teknis, kebijakan ini jika diterapkan sangat menyulitkan dalam pengawasan, dan menyulitkan petugas SPBU.
Bahkan bisa menimbulkan kerancuan pelayanan di SPBU kota besar, jalan nasional, bahkan jalan provinsi.
"Pemerintah jangan membuat kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah baru. Jangan ingin mengatasi masalah, tapi berpotensi menciptakan komplikasi masalah," pintanya.
Dia mengungkapkan di seluruh dunia harga bbm adalah tunggal, tidak ada dual price, apalagi triple.
"Jika ingin mensubsidi BBM, maka seharusnya melalui subsidi tertutup, subsidi pada orangnya, bukan subsidi pada barang. Subsidi pada barang, terbukti banyak penyimpangannya dan tidak tepat sasaran. Namun demikian, data subsidi Kemensos perlu diupgrade, agar lebih adil dan komprehensif," sarannya.
Sebagai catatan, harga minyak mentah dunia masih terus melambung.
Sehingga Pemerintah perlu mengambil kebijakan yg terukur dan rasional.
(Zuhirna Wulan Dilla)