Bank Dunia Beri Utang Rp11 Triliun untuk Sistem Pajak RI

JAKARTA - Bank Dunia menyetujui soal dukungan keuangan kepada Pemerintah Indonesia senilai USD750 juta atau setara Rp11,09 triliun. (Kurs: Rp14.791)

Hal ini sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak, memperkuat sistem perpajakan menjadi lebih merata, serta memperkuat kelembagaan dalam melakukan perencanaan dan belanja pembangunan yang lebih efisien.

Apalagi saat ini Indonesia tengah melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyebut kalau ini adalah upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

 BACA JUGA:Bank Dunia: Kemungkinan Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,6% Tahun Ini

Dia menjelaskan itu sebagian disebabkan oleh tingkat penerimaan pajak yang lebih rendah saat dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, demikian juga terkait belanja anggaran pembangunan untuk investasi publik, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Sehingga reformasi kebijakan dan administrasi pajak serta belanja publik merupakan prasyarat penting bagi pemerintah untuk dapat melaksanakan prioritas pembangunannya.

“Sejak 2019, Pemerintah Indonesia telah berfokus pada reformasi pajak dan belanja publik,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi Word Bank, Senin (27/6/2022).

“Dukungan dari Bank Dunia akan membantu memperkuat kesinambungan fiskal pemerintah Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang luas pasca pandemi, dan membantu mengurangi kemiskinan," tambahnya.

Dia pun menjelaskan dukungan Bank Dunia dalam Indonesia Fiscal Reform Development Policy Loan akan mengatasi tantangan utama penerimaan dan belanja negara melalui dua pilar.

Pilar pertama bertujuan meningkatkan penerimaan melalui peningkatan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), khususnya individu yang berpenghasilan tinggi, dan dengan merasionalkan pembebasan pajak.