Ada Ancaman Resesi, Indonesia Bisa Bangkrut seperti Sri Lanka?

BALI - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa Indonesia tidak akan mengalami nasib yang sama seperti Sri Lanka.

Hal itu karena kondisi perekonomian Indonesia beserta indikator-indikator pendukungnya berada dalam kondisi yang baik.

Indonesia, sebut Sri, memiliki resilien atau ketahanan yang baik pula sehingga tidak mudah jatuh ke dalam kondisi bangkrut.

Dia mengatakan, saat ini dunia mengalami berbagai gejolak dan tekanan, khususnya dari sisi geopolitik yang kemudian berimbas ke sektor pangan dan energi kendati pandemi Covid-19 yang belum usai.

 BACA JUGA:Drama Kaburnya Presiden Sri Lanka, Bertikai dengan Petugas Imigrasi hingga Ketinggalan Pesawat

Situasi ini mendorong lonjakan harga kedua komoditas tersebut dan juga memicu krisis di berbagai belahan dunia, salah satunya Sri Lanka.

Diketahui, Sri Lanka saat ini bangkrut setelah gagal mengatasi krisis ekonomi yang parah selama berbulan-bulan.

Utang yang menumpuk dan ketidakmampuan membayar utang, serta cadangan devisa yang menipis menjadi beban berat bagi Sri Lanka untuk bertahan.

"Seluruh dunia sekarang menghadapi konsekuensi dari geopolitik dalam bentuk kenaikan harga bahan-bahan makanan dan energi yang mendorong lebih tinggi lagi inflasi, setelah tadinya sudah meningkat akibat pandemi, Bahkan negara-negara maju yang biasanya mengalami deflasi sekarang mendapatkan kenaikan inflasi yang tinggi," ungkap Sri di Nusa Dua, Rabu(13/7/2022).

Dia mengatakan, ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan.

Pertama, neraca pembayarannya, yaitu apakah trade account, capital account, dan cadangan devisa negara tersebut memadai dampaknya kepada nilai tukar.

Tak hanya itu, ketahanan ekonomi tiap negara pun berbeda satu sama lain, apalagi belum semua negara pulih dari dampak pandemi dua tahun terakhir ini.

"Negara-negara yang belum pulih ini masih mengalami kontraksi, kemudian ditimpa lagi dengan adanya inflasi, maka situasi mereka menjadi semakin kompleks. Meskipun potensi resesi Indonesia 3%, jauh lebih rendah dari negara yang potensinya di atas 70%, ini tidak akan membuat pemerintah terlena, kita akan tetap waspada dan pesannya tetap akan menggunakan semua instrumen kebijakan, naik itu fiskal, moneter, sektor finansial, dan regulasi lainnya untuk memonitor situasi, termasuk kondisi dari korporasi Indonesia," pungkasnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)