JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku belum mendapat penugasan dari pemerintah terkait strategi menjaga stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Langkah itu perlu dilakukan usai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas dana kompensasi dan subsidi energi 2023 menjadi Rp336,7 triliun.
Sebelumnya anggaran kompensasi dan subsidi energi mencapai Rp502,4 triliun.
Pernyataan Erick sekaligus menjadi jawaban atas kabar bahwa pemerintah berencana menaikan tarif BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi.
BACA JUGA:Tahan Kenaikan Harga BBM, DPR Minta Pemerintah Beli Minyak Murah dari Rusia
"Soal bagaimana bisa menekan subsidi (energi) dari Rp502 triliun ke Rp300 triliun, memang tidak ada cara lain yang sedang dipikirkan pemerintah, tapi ini juga belum menjadi penugasan kepada kami," ujar Erick saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (24/8/2022).
Erick mencatat pemerintah perlu waktu untuk mengambil kebijakan alternatif di sektor energi dalam negeri, di tengah gejolak ekonomi global saat ini.
Bahkan, dia mengakui pemerintah cukup dilematis.