Ini Jurus Sri Mulyani Hemat Belanja di Kemenkeu

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerapan new way of working atau NWOW yang diadopsi oleh Kementerian Keuangan dengan melakukan integrasi secara hybrid memanfaatkan kemajuan teknologi digital selama masa pandemi Covid-19, dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas baik dari sisi anggaran, proses bisnis, hingga di dalam penggunaan aset.

Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengenai penyampaian laporan keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran (BA 015) periode tahun anggaran 2021.

“Dengan pandemi, adopsi dari teknologi digital dalam mengubah proses bisnis dan cara kerja kita menjadi terakselerasi. Sekarang ini akhirnya kita mendesain apa yang disebut New Way of working atau NWOW,” ucap Sri dalam paparannya di DPR RI, dikutip Kamis (25/8/2022).

Lebih lanjut, Sri menjelaskan di dalam budaya kerja baru tersebut memberikan banyak dampak positif berupa efisiensi anggaran, baik efisiensi anggaran dari sisi belanja birokrasi, bahan, konsumsi, serta penggunaan alat tulis kantor (ATK).

“Belanja birokrasi turun sebanyak Rp972 miliar atau 53,8 persen. Belanja bahan, konsumsi, dan ATK tahun anggaran 2021 mengalami penurunan 62,76 persen. Ini adalah hal yang harus kita pertahankan,” terangnya.

Meski begitu, Sri juga menyebut Kementerian Keuangan telah melakukan investasi di bidang digital teknologi atau TIK dalam rangka untuk memfasilitasi digitalisasi dan perubahan proses bisnis menuju office automation dengan mengalokasikan belanja mencapai Rp2,53 triliun.

“Kami contohkan salah satu perubahan atau transformasi teknologi yang luar biasa, yaitu pada saat pelaksanaan UU HPP untuk program pengungkapan sukarela. Jajaran untuk pengungkapan sukarela ini sebanyak 19.000 Satker dari Sabang hingga Merauke memberikan pelayanan Proses bisnis pembayaran secara elektronik, efisien, cepat, dan akuntabel, tanpa ada tatap muka. Jadi sangat sangat mengurangi belanja untuk ATK dan tetap meningkatkan efisiensi. Akhirnya office hour itu ya 24 jam. Anytime anywhere you can work,” tegas Sri.

Selain itu, laporan keuangan Kementerian Keuangan atau BA 015 disampaikan oleh Menteri Keuangan terdiri dari beberapa komponen pokok, diantaranya terkait laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca, serta catatan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terkait hasil pemeriksaan BPK tersebut, Sri menyatakan komitmennya untuk terus menjaga dan menindaklanjuti berbagai temuan dan rekomendasi dari BPK, di mana Kementerian Keuangan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan BA15 tahun 2021.

“Ini adalah opini WTP yang ke 11 kalinya Karena BA 015 memang jauh lebih dahulu mendapatkan WTP dibandingkan LKPP. Ada 60 temuan yang berhubungan dengan sistim pengendali internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang kemudian diterjemahkan menjadi 197 rekomendasi. Namun, temuan-temuan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan BA 015 kita tahun 2021,” pungkas Sri.

(Taufik Fajar)