MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa di bulan Agustus terjadi deflasi secara month-to-month(mtm) sebesar 0,21%, dengan inflasi 4,69%. Angka ini sedikit lebih rendah dari inflasi Juli 2022 yang mencapai 4,94%.
"Ini adalah extra effort yang dilakukan pemerintah sebagaimana arahan bapak Presiden untuk menjaga stabilitas harga dan capaian inflasi 2022. Selaku Tim Pengendalian Inflasi Pusat, kami telah mengirim surat kepada seluruh gubernur untuk memperkuat tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dan TPID ini terus menjaga kestabilan harga pangan, tercermin dari inflasi volatile foods yang juga mengalami deflasi 2,9% mtm atau 8,93% yoy, namun angka ini perlu diturunkan lagi," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/9/2022).
Sebelumnya, angka ini sempat menyentuh 11,47%. Penurunan ini terbantu oleh panen yang merata, termasuk juga penurunan harga komoditas bawang merah. Secara spasial, 66 kabupaten/kota angka inflasinya di atas angka nasional dan turun dari sebelumnya 69 kabupaten/kota. Sementara itu, 27 provinsi masih berada di atas angka inflasi nasional.
"Di Jambi deflasi 7,7%, Sumatera Barat inflasi 7,1%, ini lebih baik daripada bulan lalu. Demikian pula Riau 5,8%, Bangka Belitung 6,37%, Aceh 6,33%, Sumatera Selatan 5,45%, dan Kalimantan Tengah 6,94%," tambah Airlangga.
Rakortas ini, sebut dia, akan memperkuat sinergi terutama yang inflasinya di atas nasional. Rekomendasi yang diperoleh antara lain, pertama perluasan kerja sama antar daerah, khususnya daerah surplus atau defisit untuk menjaga ketersediaan supply komoditas. Kedua, pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder.
Ketiga, pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi. Keempat, pemberian subsidi ongkos angkut sebagai dukungan untuk memperlancar distribusi, dan ini bisa dilakukan oleh kepala daerah masing-masing.
"Kemudian percepatan implementasi tanaman pangan di pekarangan masing-masing, misalnya cabai untuk mengantisipasi permintaan yang tinggi, terutama menuju akhir tahun. Daerah diminta untuk membuat neraca komoditas pangan strategis untuk 10 komoditas strategis di wilayah masing-masing, secara nasional ini sudah dimiliki," tuturnya.
"Dibantu dengan badan pangan, penguatan sarana prasarana untuk produk hasil pertanian, termasuk penyimpanan dengan cold storage, terutama untuk daerah-daerah sentra produksi, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masing-masing untuk pengendalian inflasi, sesuai dengan edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri," ungkap Airlangga.
Selanjutnya, optimalisasi TKDD antara lain dana alokasi khusus fisik dengan tematik ketahanan pangan, lalu DTU yang terdiri dari DBH dan DAU sebesar 2% untuk meredam harga pangan, dan juga bisa memberikan bantuan bansos ataupun dukungan di sektor transportasi. Sinergi TPIP dan TPID dengan gerakan nasional pangan guna mempercepat stabilisasi harga.
"Untuk bapak/ibu gubernur, bupati, dan walikota yang inflasi wilayahnya berada di atas angka nasional, tentunya diminta untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan di bawah 5%," pungkas Airlangga.
(Taufik Fajar)