JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) mengaku dana rights issue yang diperoleh dari publik baru mencapai 36%.
Padahal, total dana publik yang diincar perseroan sebesar Rp1,89 triliun.
Perseroan memang membutuhkan tambahan anggaran untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur.
Sementara, proses Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) di pasar modal itu sudah memasuki tahap akhir, terhitung sejak 9-11 November 2022.
BACA JUGA:Adhi Karya (ADHI) Raup Laba Rp21 Miliar di Kuartal III-2022
Akibat rights issue yang tidak maksimal, maka Direktur Utama Adhi Karya, Entus Asnawi Mukhson, memastikan pihaknya akan melakukan pinjaman atau utang untuk menambal dana yang dialokasikan untuk pembangunan sejumlah proyek.
Tak hanya itu, Entus tidak menapikan bahwa pihaknya juga akan menggunakan anggaran internal perusahaan untuk pembangunan proyek.
"Memang dengan pencapaiannya yang tidak optimal dari rights issue, kemungkinan kami akan memenuhi pendanaannya dengan dana sendiri atau dana pinjaman, dan diharapkan proyeknya akan tetap bisa berjalan," ujar Entus saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11/2022).
Meski begitu, manajemen berharap bahwa tahap akhir dalam pembelian saham tambahan dan penjatahan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa maksimal dalam dua hari kedepannya.
"Hari ini bagian terakhir, tanggal 9-11 November inu pembelian saham tambahan dan penjatahan saham tambahan, mudah-mudahan 2 hari ini bisa ada tambahan lebih banyak," jelasnya.
Adapun proyek yang anggarannya berasal dari dana rights issue adalah Tol JORR Elevated ruas Cikunir-Ulujami.
Lalu, preservasi Jalan Timur lintas Sumatera Selatan, hingga fasilitas pengelolaan limbah terpadu Kawasan Industri Medan.
(Zuhirna Wulan Dilla)