Total belanja negara yang disepakati dalam APBN mencapai Rp3.061,2 triliun, terdiri atas Rp2.246,5 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp814,7 triliun untuk transfer ke daerah.
Ketika transfer ke daerah sudah diserahkan kepada provinsi dan kabupaten/kota, harapannya percepatan dari eksekusi anggaran juga bisa dilakukan mulai di awal tahun.
“Yang kita harapkan sebenarnya ketika DIPA sudah diserahkan lebih awal, ya ayo segera, sehingga manfaat dari belanja APBN itu semakin cepat juga dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Made.
Selain itu, Made menuturkan bahwa Kementerian Keuangan juga terus mendorong pemerataan penyerapan.
Ditjen Perbendaharaan yang ada di daerah sangat aktif memberikan pendampingan kepada setiap satuan kerja yang ada di wilayahnya ketika mereka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sehingga di dalam pencairan anggarannya tidak terjadi kendala.
“Di sisi lain, pemerintah juga mendorong bagaimana proses pengadaan barang dan jasa sedapat mungkin dilakukan melalui e-katalog. Proses transaksinya langsung bisa dilakukan, jadi tidak ada lagi proses tender yang butuh sampai 3 bulan atau mungkin terjadi gagal lelang,” jelasnya.
Made juga menekankan, APBN 2023 bernuansa optimis dan waspada.
Optimis lantaran berbagai indikator menunjukkan bahwa geliat ekonomi Indonesia dibandingkan negara-negara lain masih berada di arah yang positif.
Waspada karena pemerintah terus memitigasi dan mengantisipasi berbagai kemungkinan.
“Jadi, mudah-mudahan ekonomi tetap tumbuh positif,” pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)