Tarif KRL si Kaya dan si Miskin Jadi Diterapkan?

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan bahwa rencana pembedaan tarif bagi penumpang KRL merupakan kebijakan tersebut tidak singkron dengan upaya mengurangi jumlah kendaraan bermotor di Indonesia.

Dia menilai bahwa seharus pemerintah memberikan subsidi lebih terhadap angkutan transportasi publik baik untuk masyarakat bawah maupun masyarakat atas.

"Seharusnya angkutan transportasi publik itu subsidinya semakin ditambah kalau bisa ada di diskon bagi seluruh golongan masyarakat mau dia orang kaya mau dia kelas menengah mau dia orang miskin untuk beralih kepada transportasi publik termasuk KRL nah itu yang dilakukan di banyak negara di Spanyol kemudian di Jerman ada diskon yang sangat besar untuk beralih kepada transportasi publik itu yang harusnya digunakan," katanya kepada MNC Portal.

Sementara itu, Komunitas Pengguna KRL Jabodetabek (KRL Mania) menilai bahwa adanya pembedaan tarif akan menyebabkan kekacauan di sektor transportasi publik.

"Praktek pembedaan tarif akan menyebabkan kerumitan. Selain kriteria yang tidak jelas, dapat terjadi kekacauan karena ada yang merasa berhak untuk duduk atau perlakuan lebih lain. Akan ada keributan antara 'kaya' dan 'miskin', yang diakibatkan kebijakan tersebut," kata Humas KRL Mania, Gusti.

Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menilai bahwa pembedaan tarof tersebut merupakan opsi dari jika tidak ingin menaikan tarif KRL.

Dia mengatakan bahwa tarif berbeda bahkan sudah diterapkan pada bus Trans Jawa Tengah dan Bus Trans Semarang.

Dua moda transportasi itu membedakan tarif untuk kelompok umum, pelajar, mahasiswa, buruh, lansia.

"Hingga sekarang cukup lancar dan tidak bermasalah. Justru, buruh merasa terbantu dengan tarif khusus itu. Dapat mengurangi pengeluaran ongkos transportasi untuk bekerja," ujarnya.

Dia lebih memenekankan perlunya ada perbaikan akses transportasi umum dari tempat tinggal ataupun ke stasiun.

Sementara itu, Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo menilai pemerintah lebih baik menaikan tarif KRL saja dibandingkan dengan adanya pembedaan pemberlakuan tarif tersebut. Hal tersebut dikarenakan kebijakan tersebut belum jelas aturannya.

"Dalam pandangan lembaga konsumen sebenarnya lebih realistis menaikkan tarif daripada membikin kebijakan yang secara implementasinya itu masih belum teruji dalam bentuk tadi pembedaan tarif dalam kelas yang sama di penumpang KRL," ujar Sudaryatmo dalam Market Review IDX Channel.

Sudaryatmo menilai bahwa kebijakan yang direncanakan terkait pembedaan tarif tersebut lebih menggunakan pendekatan politik dibandingkan pendekatan ekonomi.

Dia mengatakan, seharusnya pemerintah jika mengeluarkan kebijakan tarif angkutan umum seharusnya menggunakan pendekatan ekonomi bukan malah pendekatan politik. Hal itu karena hitungannya akan lebih jelas.

Pasalnya, Sudaryatmo menilai bahwa sebenarnya jika melihat kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk adanya kenaikan tarif itu masih dapat dilakukan. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan.

"Kalau dari pandangan konsumen itu mestinya kebijakan tarif infrastruktur yang melayani publik itu seperti kereta api pendekatannya itu pendekatan ekonomi. Hitung-hitungannya jelas, jadi bukan pendekatan politik. Kalau pendekatan politik ya susah," kata Sudaryatmo.

"Jadi walaupun secara ekonomi itu pantas naik tapi karena menjelang pemilu, tidak ada pejabat yang menjadi yang berani menaikkan tarif ini yang juga harus dibenahi," tambahnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)