Tegas! DPR Minta Tak Ada Impor Beras saat Panen Raya

JAKARTA - DPR RI meminta pemerintah pusat untuk tidak melakukan impor beras pada masa panen bulan Maret hingga April mendatang.

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menilai, jika kebijakan impor beras tetap dilaksanakan, maka akan menyengsarakan petani lokal Indonesia.

“Impor ini akan merugikan petani dalam negeri. Kami meminta pemerintah melalui Perum Bulog memaksimalkan penyerapan beras dari petani (lokal) untuk kebutuhan CBP dengan harga yang layak khususnya pada panen raya. Sehingga, tidak ada alasan lagi kekurangan stok di akhir tahun,” ucapnya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 di Jakarta, dikutip Rabu (11/1/2023).

 BACA JUGA:DPR Segera Bahas Polemik Perppu Cipta Kerja

Di sisi lain, legislator daerah pemilihan Jawa Barat IV itu menyayangkan sikap pemerintah yang belum maksimal mengendalikan harga beras yang masih melambung tinggi di Indonesia.

“Mengenai kondisi harga beras yang tinggi, padahal sudah dilakukan impor beras, maka pemerintah harus berani mengaudit stok gudang di perusahaan-perusahaan beras untuk mencegah terjadinya penimbunan yang mempengaruhi harga beras nasional,” tandas Slamet.

Di kesempatan yang berbeda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sudah memastikan bahwa impor beras yang dilakukan tidak akan berlanjut ketika sudah masuk panen raya, yakni Maret hingga April 2023. Kebijakan impor beras sebanyak 500.000 ton, maksimal boleh dilakukan hingga akhir Februari 2023.

"Saya sudah memberi warning karena nanti Maret akan ada panen raya maka Februari tidak boleh lagi (impor beras)," tegas Mendag.

Sebagai informasi, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan (PIHP) hari ini, komoditas beras merangkak naik. Untuk jenis beras medium Rp12.750 per kg, sementara kualitas super Rp14.100 per kg.

(Zuhirna Wulan Dilla)